TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri yang mempersoalkan posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia.
“Kami kan ditugaskan di sana supaya justru membuka suatu ekosistem kolaboratif antara Badan Usaha Milik Negara dengan swasta karena BUMN ingin menjadi ekosistem terbuka,” ujar Kartika saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Rabu, 22 Desember 2021.
Ia pun menjamin tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia merangkap dua jabatan tersebut. Pasalnya, menurut dia, Kadin sejatinya hanya organisasi kemasyarakatan dan bukan untuk mengambil keputusan.
“Enggak ada. Itu untuk membuka komunikasi saja. Karena proses bisnis kan di korporasi semua,” kata Kartika.
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara saat ini. Pasalnya, ia menyebut banyak pejabat negara yang merangkap fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha.
“Sekarang ini titik nadir. Coba anda bayangkan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah RI, Wakil Menteri merangkap Wakil Ketua Umum Kadin. Sudah gila negara ini. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur,” ujar Faisal Basri dalam sebuah acara daring, Selasa, 21 Desember 2021.
Seperti diketahui, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Bidang Badan Usaha Milik Negara. Selain Kartika, Faisal juga menyebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo turut menjadi pengurus teras Kadin Indonesia. Adapun Bamsoet menjabat Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
“Staf ahli Menteri BKPM Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget juga Waketum Kadin. Pokoknya ngeri deh. Di situ akar konflik kepentingan,” ujar Faisal.
